Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan terkait gelombang kritik yang menerpa program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin (20/7/2026), Kepala Negara mengakui bahwa program yang baru berjalan sekitar satu setengah bulan tersebut masih menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan.
Prabowo memaparkan bahwa sejumlah fasilitas pendukung di tingkat desa masih belum memadai, mulai dari masalah pasokan listrik, ketersediaan air bersih, hingga akses internet yang belum merata. Meski demikian, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan perbaikan agar Kopdes Merah Putih dapat berfungsi optimal sebagai tulang punggung ekonomi desa.
Rencananya, Kopdes Merah Putih akan bertransformasi menjadi pusat logistik terpadu yang dilengkapi dengan gudang, ruang pendingin (cold storage), armada truk pengangkut, apotek obat generik murah, hingga bengkel alat mesin pertanian. Langkah strategis ini bertujuan membangun rantai pasok (supply chain) yang terintegrasi dari pusat hingga ke pelosok desa guna menjamin ketersediaan barang pokok dan mencegah kelangkaan saat hari besar.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa kehadiran koperasi ini adalah upaya memutus dominasi rentenir dan memangkas rantai distribusi yang selama ini merugikan petani. Berdasarkan riset Kementerian Pertanian, rantai distribusi yang terlalu panjang menyebabkan keuntungan 30-40% justru dinikmati oleh pihak penengah (middleman). Dengan target margin keuntungan koperasi yang hanya 5-10%, pemerintah memproyeksikan penghematan ekonomi mencapai Rp 313 triliun yang akan dialihkan langsung untuk kesejahteraan petani dan konsumen.
Melalui skema ini, pemerintah optimistis perputaran uang di lapisan masyarakat bawah akan meningkat drastis. Dengan efisiensi distribusi tersebut, setiap rupiah yang beredar diharapkan dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effect) ekonomi hingga empat kali lipat, yang pada akhirnya akan memperkuat daya beli masyarakat di akar rumput.